Dekrit Presiden 1959 5 Juli adalah peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia yang mengakhiri sistem Demokrasi Parlementer dan menggantinya dengan Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, karena kegagalan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru setelah Indonesia merdeka.
Dengan Dekrit ini, UUD 1945 kembali diberlakukan sebagai konstitusi negara, sementara UUD Sementara 1950 dinyatakan tidak berlaku. Dekrit ini menjadi titik awal kekuasaan yang lebih besar di tangan Presiden, sekaligus membuka jalan bagi sistem Demokrasi Terpimpin, yang memberikan peran lebih dominan kepada Soekarno dalam pemerintahan.
Artikel ini akan membahas latar belakang Dekrit Presiden 1959, isi dekrit, dampaknya terhadap sistem politik Indonesia, serta peralihan ke Demokrasi Terpimpin.
Latar Belakang Dekrit Presiden 1959
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan. Pada masa itu, Indonesia menggunakan UUD Sementara 1950, yang menerapkan sistem Demokrasi Parlementer. Namun, sistem ini mengalami berbagai masalah, seperti:
1. Kegagalan Konstituante dalam Menyusun UUD Baru
- Setelah pemilu 1955, Indonesia membentuk Konstituante, yaitu lembaga yang bertugas merancang konstitusi baru sebagai pengganti UUD Sementara 1950.
- Namun, Konstituante mengalami kebuntuan politik, terutama karena perdebatan antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis terkait dasar negara.
- Akibatnya, Konstituante gagal menyelesaikan tugasnya hingga 1959.
2. Instabilitas Politik dan Pemerintahan yang Tidak Efektif
- Pergantian kabinet terlalu sering, karena dalam sistem parlementer, kabinet bisa jatuh jika tidak mendapat dukungan dari parlemen.
- Dari 1950 hingga 1959, terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yang membuat pemerintahan tidak stabil.
3. Ancaman Perpecahan Nasional Dekrit Presiden 1959
- Muncul pemberontakan di berbagai daerah, seperti DI/TII, PRRI/Permesta, yang semakin memperburuk situasi negara.
- Banyak pihak mulai mendukung gagasan kembali ke UUD 1945 untuk menciptakan stabilitas politik.
Melihat kondisi yang semakin kacau, Presiden Soekarno mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dalam Dekrit yang dibacakan di Istana Merdeka, Jakarta, Soekarno menyampaikan beberapa keputusan penting:
- Membubarkan Konstituante, karena gagal menyusun UUD baru.
- Mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, menggantikan UUD Sementara 1950.
- Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam waktu singkat.
Dekrit ini didukung oleh Angkatan Darat, yang menganggap sistem parlementer tidak efektif dan lebih memilih sistem presidensial di bawah kepemimpinan Soekarno.
Dampak Dekrit Presiden 1959
Dekrit ini membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, baik dalam bidang politik, hukum, maupun ketatanegaraan.
1. Berakhirnya Demokrasi Parlementer
- Dengan kembalinya UUD 1945, Indonesia meninggalkan sistem parlementer dan kembali ke sistem presidensial, di mana Presiden memiliki kekuasaan lebih besar.
- Kabinet tidak lagi bergantung pada parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Munculnya Demokrasi Terpimpin
- Setelah Dekrit, Soekarno mulai menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin, yang memberikan peran dominan kepada Presiden dalam pengambilan keputusan politik.
- Sistem ini membuat kekuasaan lebih terpusat di tangan Soekarno, dengan peran terbatas bagi parlemen dan partai politik.
3. Perubahan dalam Struktur Kenegaraan
- MPRS dan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) dibentuk, tetapi anggotanya sebagian besar dipilih oleh pengetahuan Presiden.
- Angkatan Darat memiliki pengaruh besar dalam politik, karena mereka mendukung Dekrit sebagai langkah menyelamatkan negara.
4. Pemberangusan Oposisi Politik Dekrit Presiden 1959
- Soekarno mulai menekan kelompok-kelompok yang menentang kebijakannya, terutama partai-partai yang tidak setuju dengan Demokrasi Terpimpin.
- Partai Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) dibubarkan pada 1960 karena dianggap melawan kebijakan pemerintah.
5. Membuka Jalan bagi Peran Besar PKI
- Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin kuat, karena Soekarno memberikan mereka tempat dalam sistem Demokrasi Terpimpin.
- PKI sering mendukung kebijakan Soekarno, terutama dalam kampanye “Nasakom” (Nasionalisme, Agama, Komunisme).
Kontroversi dan Dampak Jangka Panjang
Meskipun dianggap sebagai solusi bagi krisis politik saat itu, Dekrit Presiden 1959 juga menimbulkan berbagai kontroversi:
- Soekarno dianggap semakin otoriter, karena kekuasaannya semakin besar tanpa ada mekanisme kontrol yang kuat dari parlemen.
- Militer semakin dominan dalam politik, yang akhirnya berkontribusi pada tumbangnya kekuasaan Soekarno setelah Peristiwa G30S/PKI 1965.
- PKI tumbuh semakin besar, tetapi akhirnya dihancurkan dalam konflik politik pada 1965-1966.
Dekrit Presiden 1959 menjadi awal dari fase baru dalam sejarah politik Indonesia, yang akhirnya berujung pada jatuhnya Soekarno dan naiknya Orde Baru di bawah Soeharto.
Kesimpulan
Dekrit Presiden 1959 adalah langkah drastis yang diambil oleh Soekarno untuk mengatasi krisis politik dan kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD baru. Dengan dekrit ini, UUD 1945 kembali diberlakukan, dan sistem pemerintahan berubah dari Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin.
Meskipun awalnya bertujuan untuk menstabilkan negara, sistem Demokrasi Terpimpin menjadikan Soekarno sebagai pemimpin dengan kekuasaan sangat besar, dengan dukungan dari militer dan PKI. Namun, kondisi ini akhirnya menyebabkan ketidakstabilan politik yang berujung pada peristiwa 1965 dan berakhirnya kekuasaan Soekarno.
Dekrit Presiden 1959 menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang mengubah arah sistem politik negara hingga hari ini.
Baca juga artikel berikut: Konflik Timor Timur: Perjalanan Timor Leste Menuju Merdeka
